Diskusi pada Forum CEO Talk IAFMI, 22 November 2017

Ikatan Ahli Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAFMI) sukses menggelar acara CEO Talk 4 dengan topik “Peluang Industri Nasional Penunjang Migas dalam Penerapan Skema Gross Split” pada hari Rabu, 22 November 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Arcandra Tahar (Wakil Menteri ESDM) menjadi ‘Keynote Speaker’ didampingi oleh Djoko Siswanto (Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas), dan Danang Saleh mewakili Gunung Sardjono (Direktur Utama PHE) sebagai pembicara. Sesi tanya jawab dimoderatori oleh Prita Laura dari Metro TV. Turut hadir Jaffee Suardin (Deputi Perencanaan SKK Migas), para pimpinan perusahaan KKKS dan penyedia jasa dan barang industri migas.

Sebagai tindak lanjut implementasi Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, IAFMI sebagai entitas yang anggotanya melingkupi para professional migas mencoba menggali respons dari penyedia barang dan jasa industri migas terhadap hal ini terutama dalam kaitannya dengan proses pengadaan di era gross split. Fokus diskusi ini adalah mengembangkan pemahaman terhadap perbedaan mekanisme baru ini untuk menggali potensi peluang bagi industri lokal pendukung sektor migas.

Dalam paparannya pembicara utama Arcandra Tahar menyampaikan beberapa fakta terkait kondisi saat ini diantaranya rendahnya Reserve Replacement Ratio Indonesia (+/- 50%) dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam yang sudah mencapai 150%, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksikan minyak sejak first discovery (sekitar 15 tahun, dibandingkan Negara tetangga sekitar 5 tahun), semakin tingginya cost recovery yang ditanggung negara dibanding produksi yang terus menurun, dan harga jual minyak dan gas bumi yang tidak bisa dikendalikan karena mengikuti mekanisme pasar dunia. Kesemuanya merupakan tantangan karena secara langsung dan tidak langsung turut mempengaruhi tingkat revenue bagi Negara.

Permen 52/2017 (merupakan revisi untuk penyempurnaan Permen 8/2017) mengatur pola kerjasama gross split telah diterbitkan untuk menjawab dinamika terkini kondisi industri Hulu Migas untuk memberikan kepastian bagi penerimaan negara dan investor dalam bentuk variable split dan progresif split terkait resiko-resiko teknis (kondisi lapangan, karakterisktik reservoir) dan volatility harga jual minyak bumi.   

Lebih lanjut dijelaskan dalam skema gross split, proses pengadaan dilakukan secara mandiri oleh KKKS. Hal ini dipandang Arcandra sebagai salah satu peluang dalam bentuk fleksibilitas bagi para KKKS untuk menyusun strategi kontrak yang lebih efisien. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah kontrak FEED-EPC yang berkelanjutan dilakukan oleh satu kontraktor. Selain lebih efisien dari segi waktu, juga dipandang lebih fair dari segi alokasi resiko karena kontraktor EPC bertanggung jawab terhadap disain dan performa fasilitas yang dirancangnya. Untuk menjamin adanya kompetisi, dapat dilakukan strategy “beauty contest” di mana pemenang disain FEED akan menjadi kontraktor utama EPC. Bagi konsultan dan kontraktor, strategi ini menciptakan memberikan jaminan kepastian pekerjaan selama fase proyek dan peluang untuk bekerja sama dan membangun kompetensi.

Peluang kedua yang disoroti adalah adanya tambahan gross split yang cukup tinggi bagi KKKS terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang digunakan. Dalam paparannya, Arcandra memberikan ilustrasi perbandingan penggunaan TKDN dengan melihat perbedaan revenue yang diperoleh KKKS. Sebagai contoh proyek dengan CAPEX USD 1 miliar dengan asumsi 50% adalah pengadaan barang (USD 500 juta), jika menggunakan barang impor bisa menghemat 10% (USD 50 juta) dibanding menggunakan barang lokal. Bila diasumsikan revenue proyek selama masa operasi sebesar USD 15 miliar, dan proyek mengutamakan penggunaan TKDN minimal 30%, maka dalam skema gross split didapat tambahan bagi hasil sebesar 2% atau setara dengan tambahan revenue sebesar USD 300 juta. Hal ini jauh lebih besar daripada penghematan biaya dengan membeli produk import. Sebagai kesimpulan, Arcandra menyampaikan:

  1. Gross split tidak bertujuan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri

  2. Gross split tidak dibuat untuk membuat investor tidak nyaman

  3. Semangat gross split yang pertama adalah Certainty, dimana bagian kontraktor dan bagian Negara diperhitungkan dengan variable-variable yang terukur dan jelas

  4. Semangat gross split yang kedua adalah Simplicity, yaitu penyederhanaan proses bisnis dan birokrasi

  5. Semangat gross split yang ketiga adalah Efficiency, sehingga revenue bagi investor dan Pemerintah Indonesia juga ikut meningkat.

Pada sesi selanjutnya, Djoko Siswanto menyampaikan fokus industri hulu migas adalah efisiensi biaya operasi, meningkatkan cadangan, meningkatkan produksi, dan keselamatan operasi. Seluruh fokus tersebut akan menjadi multiplier effect bagi peningkatan Kapasitas Nasional. Dalam konteks gross split, multiplier effect yang bisa didapatkan adalah penguasaan teknologi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri. “Walaupun penerimaan dan kontribusi Migas terhadap APBN hanya sekitar 6% (2016), tapi kita fokus terhadap multiplier effect dari penerapan gross split” , ujar Djoko.

Dalam sesi terakhir, Danang Saleh menyampaikan penerapan gross split dalam proyek PHE ONWJ. Dengan skema gross split, PHE ONWJ menjadi lebih efisien, cost effective dan mempunyai keleluasaan dalam mengambil keputusan bisnis. “Investasi PHE ONWJ di tahun 2018 diproyeksikan meningkat dibanding tahun 2017,” demikian penjelasan Danang. Selain itu, proses bisnis menjadi lebih sederhana, sehingga KKKS dapat fokus pada program kerja, pengadaan secara mandiri, dan penggunaan TKDN yang tinggi.  Dalam proses pengadaan,  PHE ONWJ tetap mengacu pada PTK-007 dan Corporate Governance untuk memastikan optimasi penggunaan produk dan jasa lokal. “Dari sisi pengadaan barang masih terdapat gap yang harus dikejar supaya bisa mencapai target 70% TKDN dan ini bisa menjadi peluang bagi industri nasional untuk dapat berpartisipasi”, ujar Danang lagi. Saat ini PHE-ONWJ mencoba merealisasikan setiap peluang dan tantangan untuk mendapatkan tambahan split baik variable maupun progressive       

Sesi diskusi dipandu Prita Laura ditanggapi dengan cukup antusias oleh para peserta. Sebagian besar kekhawatiran dari para pelaku industri adalah tidak adanya lagi proteksi dari Pemerintah terhadap produk lokal, dan kesulitan bersaing dengan produk import yang lebih murah dikarenakan adanya fasilitas seperti master list. Arcandra menyampaikan bahwa pengutamaan penggunaan produk lokal dalam skema gross split hadir dalam bentuk split tambahan bagi KKKS dengan manfaat yang lebih besar dibandingkan penghematan biaya dari penggunaan produk impor. Selain itu daftar APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) dapat  menjadi acuan dalam proses pengadaan oleh KKKS. “Dalam skema gross split, tidak akan ada lagi fasilitas master list bagi barang import”, demikian ditambahkan Djoko Siswanto. Arcandra dan Djoko Siswanto menyampaikan harapan agar industri nasional semakin meningkatkan kualitas agar bisa bersaing dengan produk impor, dan agar KKKS mengutamakan penggunaan produk lokal walaupun sedikit lebih mahal selama kualitasnya memenuhi persyaratan.

Berikut rangkuman pandangan peserta yang disampaikan dalam catatan penutup oleh Ketua Umum IAFMI Rudianto Rimbono:

  • Permen ESDM 052/2017 membebaskan proses pengadaan secara mandiri

  • KKKS gross split kini dapat membuat keputusan pemilihan barang berdasarkan value dan quality bukan hanya berdasarkan lowest price, terutama bila barang tersebut terdaftar dalam APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri).

  • KKKS gross split memiliki fleksibilitas yang lebih luas untuk menentukan durasi kontrak sesuai dengan kebutuhan selama tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan bisnis (good governance) sesuai peraturan yang berlaku.

  • Perlu dikaji lebih lanjut apabila memungkinkan dalam skema gross split KKKS tidak lagi menjadi Wajib Pungut (WAPU) sehingga mengurangi beban cash flow dari main kontraktor

  • Perlu dikaji lebih lanjut kemungkinan diterapkannya usulan formulasi baru terkait pajak bagi barang import, utamanya terhadap produk import yang mendapatkan insentif pajak oleh negara asalnya.